Diskusi Sehat: Mengulik Strategi Manajemen Desa Miliarder, Sekapuk
Gresik- Sebagai wujud komitmen pengabdian dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, Himpunan Mahasiswa Departemen Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) menyelenggarakan acara virtual tentang manajemen Desa Miliarder Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik yang terinspirasi dari topik skripsi Mahasiswa Manajemen Bayu Alfiansyah. Diskusi menghadirkan narasumber Kepala Desa Sekapuk, Abdul Halim. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu ini (18/8).
Kepala Desa Abdul Halim pada pemaparannya mengungkapkan, untuk mencapai posisi saat ini tentu tidak serta merta instan, apalagi sebelumnya Sekapuk merupakan desa dengan IDM (index Desa Membangun) tertinggal. Ditambah dengan fakta, Sekapuk memiliki segudang permasalahan diantaranya kemiskinan, pengangguran, lingkungan yang kumuh, banjir serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang stagnan dan tidak berkembang.
Di tangan Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim, yang awalnya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) berada pada kisaran Rp199,8 juta tahun 2016 berhasil menyentuh angka Rp3,4 miliar pada 2021 tanpa bantuan pemerintah daerah. Keberhasilan Desa Sekapuk ini tidak lepas dari strategi dan tata kelola pemerintah desa yang baik, sehingga mampu mengoptimalkan Sumber Daya Alam dan Manusia di Desa Sekapuk.
“Tata kelola organisasi yang dilakukan adalah memberikan pelayanan desa tercepat, melakukan koordinasi dan evaluasi setiap minggu (holding BUMDes) serta PKK Desa untuk mengoptimalkan peran perempuan Desa Sekapuk," ujar Abdul Halim.
Lantas strategi yang dilakukan, menurut Abdul Halim yaitu pertama adalah penguatan komunikasi, Pemerintahan Desa Sekapuk memiliki agenda rapat rutin setiap tanggal 1 dengan melibatkan BPD, rt, rw, karang taruna, BUMDes serta masyarakat umum. Selain itu, Sekapuk memiliki Kepala Seksi (Kasi) atau “pemdes berjalan” mewakili Kepala Desa untuk langsung terjun ke kampung-kampung menjemput informasi.
Kedua, tertib administrasi dimana mewajibkan perangkat desa dan pemdes melakukan rapat setiap tanggal 1 secara konsekuensi dari pemerintahan desa, untuk mepertanggungjawabkan setiap pekerjaan secara tertulis. Ketiga, transparansi melalui offline maupun online (melalui website desa) guna untuk menghindari kecemburuan (salah paham) dari masyarakat.
Abdul Halim juga menyinggung agar lebih mudah mengajak masyarakat satu tujuan, yaitu dengan cara komunikasi yang diimbangi dengan perbuatan kerja nyata dan kebijakan. [fit/fns]
